khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Sampaikan Isu-isu Strategis di Kawasan Pantai Timur Sumatera
Dr Ir H Deni Efizon MSc, dosen Unri usai diberi kesempatan untuk ekspos di depan KSP.
JAKARTA (Khabarmetro.com)- Sebuah kehormatan bagi dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan (Faperika)/ Magister dan Doktoral Ilmu Kelautan Program Pasca Sarjana (PPS) Unri, Dr Ir H Deni Efizon MSc, ekspos di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.
Ekspos yang diadakan, Selasa kemarin itu (9/11/2021), langsung dipresentasikan di depan Jenderal TNI (Purn.) Dr Moeldoko SIP selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia.
“Kita (Unri, red), dapat kesempatan menyampaikan pemikiran terkait isu-isu strategis kemaritiman di kawasan pantai timur sumatera/Provinsi Riau,” kata Deni Efizon kepada khabarmetro.com, Rabu (10/11/2021).
Dalam kesempatan ini, hadir Deputi II KSP Bidang Pembangunan manusia, Tenaga Ahli Utama KSP, dan beberapa orang Dekan di lingkungan Universitas Riau.
Di dalam presentasi 6 halaman itu, Deni memaparkan kondisi ril dan potensi maritim di Provinsi Riau.
Beberapa isu strategis pun, ia sampaikan, antara lain: Selama ini perhatian lebih banyak mengarah ke kawasan daratan, dibanding pesisir dan laut, sehingga banyak hal ketertinggalan yang terjadi (infrastruktur, pendidikan/sumber
daya manusia yang rendah, dan kemiskinan).
Disamping itu, kawasan ini merupakan kawasan yang berbatasan dengan negara tetangga (Thailand, Malaysia, dan Singapura).
“Terdapat 14 buah pulau-pulau kecil terluar yang merupakan etalase bangsa dalam ketahanan nasional. Sebagai sumber ketahanan pangan, kawasan ini rawan kejahatan (pencurian ikan, konflik antara nelayan, penyeludupan, transaksi ilegal perikanan dan sumberdaya lainnya),” ungkap Deni di dalam presentasinya.
Kawasan ini pun, tambahnya, rawan menjadi kawasan penyeludupan dan transaksi narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. “Pulau-pulau kecil terluar tempat transit mereka,” ujar Deni menambahkan.
Ia menyebutkan, bahwa potensi perikanan dan kelautan di kawasan ini masih banyak yang belum dikelola (budidaya tambak udang dan
ikan, keramba jaring apung dan penangkapan untuk ikan-ikan tertentu).
Kata dia, ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, dan terumbu karang) di-ekploitasi untuk berbagai keperluan.
Kedaulatan masyarakat hukum adat (wilayah laut) perlu menjadi perhatian. Semangat bahari yang mulai pudar (padahal INDONESIA melalui Kerajaan Siak Sriindrapura, Sriwijaya, Majapahit dan beberapa Kesultanan Islam pernah menjadi negara maritim yang tangguh dan disegani oleh masyarakat dunia). “Nenek moyang kita orang pelaut,” tegasnya.
Gambut, mangrove, hutan, karhutla & lingkungan hidup, lanjut Deni, menjadi hal yg seksi di Riau, sehingga banyak terlibat NGO yg ber-afiliansi atau menggunakan sumber pendana (fund) asing, sehingga sangat diperlukan monitoring dan pembinaan, demi menjaga ketahanan dan kedaulatan bangsa. (Km1/irg)
