khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
BANGKINANG- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar, Tamaruddin mengatakan, partainya selalu kritis pada Pemerintah Kabupaten Kampar dengan kritik koreksi yang membangun.
Lanjut Tamaruddin, meskipun partainya sebagai bagian dari koalisi pengusung pasangan Azis-Catur pada Pilkada 2017 silam, tak menghalangi PKS untuk mengevaluasi progres capaian visi-misi pemerintah daerah di bawah pimpinan Bupati Catur sebagai bentuk dari pertanggungjawaban moral politik pada publik.
“Kita selalu mengevaluasi progres capaian pemerintah. Sebagai perpanjangan tangan kita ada fraksi. Kita ada wakil ketua. Buktinya PKS pada pandangan fraksi kemarin itu mengkritisi pemerintah. Walaupun kita bagian koalisi, tapi kan kita tetap kritis untuk kebaikan Kabupaten Kampar ke depan,” ucap Tamaruddin, Kamis, 9 September di sela menyambut kunjungan Ketua Demokrat Ardo di kantor partai oranye tersebut.
Kembali ke belakang, pada pandangan fraksi terhadap LKPJ Bupati Kampar 2020, PKS merupakan partai paling tajam menyorot beberapa persoalan. Di antaranya soal pengelolaan aset berupa kendaraan dinas. Lewat juru bicaranya, kala itu, Safrizal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menyoroti ketidaktepatan belanja daerah barang dan jasa yang nilainya sangat fantastis, yakni sebesar Rp 42.308.885.291,00,-
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda untuk lebih berhati-hati dan jangan sampai terulang di tahun berikutnya,” ujar Safrizal selaku juru bicara Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kampar 2020, di gedung dewan perwakilan rakyat daerah, Senin, 7 Juni 2021.
Fraksi PKS juga menyorot ada puluhan kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak lain. Oleh karena itu, pihaknya menyarankan kepada bupati dalam hal ini Kepala Satpol PP untuk mengambil langkah kongkrit.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mendorong Pemerintah Daerah untuk membayarkan uang lelah petugas posko isolasi Stanum yang belum dibayarkan begitu juga honor-honor yang lainnya.
Lebih jauh, PKS juga mensinyalir pengelolaan dana belanja tak terduga belum tertib termasuk terdapat sisa tambah uang 2,5 miliar yang belum disetor ke kas daerah.
“Pengelolaan dana belanja tidak terduga belum tertib dan terdapat sisa tambah uang belum disetor ke kas daerah senilai Rp 2.500.211.900.00,- serta potongan pajak belum disetor senilai Rp 425.209.433.00,-. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong Pemda Kampar untuk segera menindaklanjutinya,” tutur Safrizal. (km10)
