khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
HALUANRIAU-Plt Gubernur, SF Herianto dengan resmi, akhirnya memberhentikan dengan hormat Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Ida Yulita Susanti. Pemberhentisn itu dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), setelah sempat di tunda selama 4 jam karena penolakan dari Ida Yulita karena tidak sesuai prosedur.
Pemberhentian Ida Yulita Susanti sebagai Direktur PT SPR dibacakan langsung oleh pemegang saham BUMD Riau, yang dikuasakan kepada Plt Kepala Biro Ekonomi Boby Rahmat, dan disaksikan oleh Komisaris SPR Yan Darmadi, dan dihadiri oleh Ida Yulita Susanti, Jumat (23/1), di Kantor SPR Riau.
“Kami diberikan kuasa oleh pemegang saham, ada pimpinan rapat Komisaris SPR. Pemegang saham diminta membacakan dalam hal ini pemberhentian dengan hormat Dorektur PT SPR, sudah dibacakan dan dicatat oleh notaris,” ujar Boby Rahmat, usai RUPS LB.
Boby menyampaikan dengan diberhentikannya Ida Yulita sebagai Direktur PT SPR, maka Ida tidak lagi berhak melakukan segera sesuatunya di BUMD Riau PT SPR. Selanjutnya pemegang saham menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Dirut SPR Yan Darmadi, menjalankan Perusahaan sampai ditetapkannya Direktur yang baru.
“Jalannya RUPS dicatat oleh notaris dan ditutup, Alhamdulilah pemberhentian lancar. Diberhentikan dengan hormat, dan pemegang saham mengangkat Plt Direktur SPR Komisaris SPR Yan Darmadi dan membentuk UKK paling lama 6 bulan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan Pemerintah Provinsi Riau, sebagai pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Sarana Pembangunan Rakyat (SPR), Jumat (23/1), di Kantor SPR. Namun sayangnya pada rapat tersebut terjadi penolakan oleh Direktur PT SPR Ida Yulita.
Penolakan Ida Yulita ini dikarenakan RUPS LB PT SPR tersebut membacakan pemberhentian direksi dalam hal ini pemberhentian Direktur PT SPR oleh pemilik saham, yang akan dibacakan langsung oleh Plt Biro Ekonomi Riau, Boby Rahmat dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Yan Darmadi, atas nama Pemerintah Provinsi Riau. Sebelum dibacakan Ida Yulita langsung menolak dan tidak menginginkan adanya pemberhentian terhadap dirinya.
