khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Ketua Komisi 3 DPRD Riau H Edi Basri saat memimpin hearing di ruang komisi.
PEKANBARU (Khabarmetro)- Biro Perekonomian Setdaprov Riau diundang Komisi 3 DPRD Riau untuk rapat/hearing. Karena fokus dari komisi yang membidangi Anggaran ini, adalah bagaimana APBD Riau bisa meningkat dari tahun ke tahun.
Hearing ini dilaksanakan di ruang Komisi 3 DPRD Riau, Senin pagi (20/1/2025). Langsung dipimpin oleh Ketua komisi H Edi Basri, didampingi wakil ketua dan anggota komisi. Dari Pemprov Riau hadir Plt Biro Perekonomian H Firdaus beserta staf, mewakili eksekutif.
Empat BUMD yang dipertanyakan Komisi 3 dan dibahas pada hearing itu, yakni Aryaduta, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Riau Petroleum dan BRK Syariah.
“Kita ingin APBD Riau ini terus meningkat. Jadi, sumber pendapatan itu salah satunya dari BUMD. Maka kita pertanyakan,” kata Edi Basri, anggota DPRD Riau dari Partai Gerindra dapil Kampar, Rabu (22/1/2025).
Misalnya Aryaduta. Kata Edi Basri, kenapa pendapatan yang dicatat hanya Rp200 juta. Padahal, di tahun buku 2024 kemarin, jika mengikuti perjanjian/kontrak Rp2,2 miliar laba bersih bisa disetor ke Pemprov Riau.
Makanya, di akhir bulan ini, rencana Komisi 3 akan memanggil pihak ketiga, PT Lippo Group untuk mendengar kejelasan. “Kita jadwal akhir Januari ini panggil pihak Lippo,” ujarnya.
Begitu juga PT SPR. Menurutnya, BUMD ini punya banyak badan usaha atau perusahaan lain. Tapi belum bisa menghasilkan pendapatan untuk APBD secara signifikan.
Termasuk PT Riau Petroleum. “Kita tahu Riau Petroleum mendapat bagian dana PI (participating interest) Rp 3,5 triliun. Tapi, sampai sekarang belum nampak kinerjanya. Sekarang baru sebatas utak atik dana PI. Maunya, Riau Petroleum ikut terlibat di kerja-kerja sumur minyak itu. Sekian banyak sumur minyak yang dikelola PHR sekarang, tapi Riau Petroleum belum bisa ikut terlibat disitu,” ujar Edi Basri.
Kesimpulan dari hearing tersebut, lanjut Edi Basri, Komisi 3 minta BUMD ini di evaluasi. Termasuk di BRK Syariah, yang dimungkinkan terjadi pemborosan biaya operasional, dan belum signifikan juga berkontribusi untuk pendapatan daerah.
“Optimis kita, BUMD bisa mendapat profit Ro300-400 miliar per tahun, diluar dana PI, jika dikelola dengan baik,” ujar Edi Basri yakin.
Ditanya tentang evaluasi, Edi Basri tegas mengatakan, jika tidak bisa bertanggung jawab tentu manajemen di BUMD ini pun bisa ikut dievaluasi. (uli/irg)
