Jumat , 22 Oktober 2021

Gubri Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Riau 2021

PEKANBARU, (Khabarmetro.com)– GUBERNUR Riau, Drs H Syamsuar Msi tetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau tahun 2021. Senin (15/2) secara virtual bersama Bupati/Walikota beserta Forkompinda Riau dan kabupaten kota se Provinsi Riau yang juga di ikuti Kepala BNPB RI, Menteri LHK RI, Kepala Pelaksana BPBD Riau dan Kabupaten Kota, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di Provinsi Riau lainya.

Pentepan status tersebut merujuk kepada Peraturan Gubernur Riau 09 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau dan situasi terkini yang ditetapkan mulai terhitung 15 Februari hingga 31 Oktober 2021 mendatang.

Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar menyampaikan, jika penerapan status Siaga Darurat Karhutla Riau 2021 ini setelah adanya 3 kabupaten kota yang menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis Kabupaten Rokan Hilir (Rohil).

“Dengan adanya eskalasi kebakaran hutan dan lahan serta 3 kabupaten telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, maka telah terpenuhi syarat bagi Provinsi Riau untuk menetapkan status Siaga Darurat sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Riau No. 09 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Bencana dan Komando Satuan Tugas Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau,” katanya.

Ditengah bencana non alam pandemi Covid 19 yang masih terjadi saat ini, potensi bencana Karutla masih mengancam di Provinsi Riau. Sebagaimana di ketahui bahwa Riau adalah Provinsi yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta asap, dengan potensi gambut yang besar yaitu sekitar lebih kurang 54 persen dari total luas Provinsi Riau di Pulau Sumatera.

Bencana Karhutla sudah menjadi issu penting dan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar jumlahnya untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap.

Bencana karhutla dan kabut asap menimbulkan berbagai dampak baik di Provinsi Riau sendiri maupun di provinsi daerah lain seperti, dampak kesehatan berupa timbulnya penyakit ISPA, pneumonia, dampak pendidikan berupa sekolah yang diliburkan, dampak ekonomi berupa lumpuhnya transportasi udara akibat ditutupnya bandara karena jarak pandang yang minim; hingga,

“Begitu juga dampak sosial berupa dievakuasinya sekelompok masyarakat akibat tempat tinggalnya sudah sangat berbahaya karena api sudah mendekat dan diselimuti asap tebal serta posisi geografis Riau yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia menyebabkan asap mudah menyebar ke Negara tetangga tersebut, sehingga dapat mengganggu hubungan bilateral antar negara,” jelasnya.

Selanjutnya kata Gubri, pada tahun 2020 Riau berhasil menekan terjadinya kebakaran hutan dan lahan menurun sampai 83,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan di awal tahun 2021 ini sudah muncul beberapa titik api yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Siak, luas terbakar sebanyak 33 hektar, Kabupaten Bengkalis Luas terbakar sebanyak 17,7.hektar, Kabupaten Rokan Hilir, luas terbakar sebanyak 5 hektar, Kota Dumai, Luas terbakar sebanyak 0,01 hektar.

Penanganan bencana karhutla membutuhkan sinergitas antara Pemerintah yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Satpol PP, Polhut, damkar dan instansi lainnya, kelompok-kelompok Masyarakat dan Dunia Usaha. “Dan hal itu sudah kita buktikan dan harus lebih ditingkatkan,” katanya.

Sedangkan terkait pencegahan tambah gubri, ada berbagai upaya yang harus di lakukan, lmulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, informasi dini, patroli, pemadaman dini dan respon cepat apabila ditemukan titik panas dan titik api, penegakkan hukum serta penanganan pelayanan kesehatan apabila ada masyarakat yang terdampak asap.

Upaya pemerintah ini, juga tidak akan busa maksimal jika.tidak didukung oleh segenap masyarakat, demikian pula bila dunia usaha juga tidak mendukung. Saat ini baik pemerintah maupun kelompok masyarakat berjibaku melakukan pemadaman. Dunia usaha juga ikut terlibat melakukan pemadaman baik dari darat bahkan ada juga yang dari udara berupa pengerahan helikopter waterbombing, meskipun itu di luar area konsesinya.

“Saya mengapresiasi tindakan tersebut, dan berharap dapat diikuti oleh kelompok dunia usaha lainnya..Tapi selama belum adanya kesadaran dalam membersihkan atau membuka lahan tanpa bakar di seluruh komponen atau stakeholder, maka kasus karhutla akan selalu muncul dan akan semakin parah di musim kemarau,” tururnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan, penetapan status siaga darurat Karhutla ini bukan berarti Riau sudah dalam kondisi bahaya. Namun penetapan status ini adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi sejak awal terjadinya Karhutla yang lebih luas lagi. Sehingga diharapkan dengan adanya penetapan status ini, pencegahan dapat dilakukan sejak awal guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang hapir setiap tahun terjadi di Riau saat musim kemarau.

“Ini sebagai antisipasi, hal yang sama juga kita lakukan di tahun yang lalu. Dengan antisipasi yang kita lakukan sejak awal, tentu harapan kita bisa menekan secara optimal agar tidak terjadi Karhutla yang luas di Riau,” katanya.

Penetapan status Siaga Darurat Karhutla ini tambahnya, juga atas arahan dari Menkopolhukam, Mahfud MD dan Menteri LHK Siti Nubaya saat rakor beberapa hari yang lalu. Dimana saat rakor tersebut Menkopolhukam dan Menteri LHK mendorong agar Riau segera menetapkan status siaga darurat karhutla.

“Pak Menteri Polhukam dan Buk Menteri LHK kemarin meminta Riau agar segera menetapkan status siaga, karena sudah ada beberapa daerah yang terbakar,” sebutnya.

Pemprov Riau sudah melapor ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait rencana penetapan status siaga darurat Karhutla tersebut.
Dari hasil koordinasi BPBD Riau ke BNPB, Riau sudah disetujui untuk menetapkan status siaga Karhutla tingkat provinsi tahun 2021.

“Nanti salah satu direktur dari BNPB juga akan datang ke Riau dan akan mengikuti rapat bersama pak Gubernur Riau untuk menetapkan status siaga darurat Karhutla tingkat provinsi Riau tahun 2021,” katanya.

Sementara Kepala BMKG stasiun Pekanbaru, Ramlan mengatakan, jika sesuai pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Pekanbaru beberapa wilayah di Riau sudah memasuki musim kemarau yaitu di tujuh kabupaten/kota di Riau yang sudah terjadi sejak Januari-Februari 2021.

“Tujuh daerah itu yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Rokan Hilir, dan Kota Dumai,” katanya.

Jika suatu wilayah sudah lebih 10 hari tidak terjadi hujan katanya, maka wilayah tersebut sudah dikategorikan daerah yang kering, dan rawan terjadi Karhutla.

“Untuk itu, dibeberapa wilayah tersebut saat ini perlu kita antisipasi agar tidak terjadi Karhutla,” sebutnya.

Ramlan menjelaskan, bahwa pada bulan Mei 2021 provinsi Riau pada umumnya akan mengalami musim pancaroba. Atau sudah mulai terjadi hujan namun intensitas masih rendah.

“Kemudian pada Juni sampai September provinsi Riau akan kembali mengalami musim kemarau kedua,” tutupnya.(dre)

Check Also

DPC AWI Kepulauan Meranti Serahkan Bantuan Bibit Bawang Merah

MERANTI (khabarmetro.com) – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC-AWI) Kabupaten Kepulauan Meranti M …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *