khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Diskusi Nasional Danantara di HUT ke-2 FPRMI. Tiga pembicara tampil menyampaikan materi.
SERANG (Khabarmetro.com)- Rangkaian HUT ke-2 Forum Pimred Multimedia Indonesia (FPRMI) di Serang, Provinsi Banten, Jumat pagi (18/7/2025), ditaja Diskusi Nasional bertajuk “Danantara: Solusi Investasi Daerah dan Strategi Menghadapi Badai Global”.
Hadir sebagai pembicara dari Kejaksaan Agung RI, pengamat kebijakan publik dan praktisi hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten.
Di kesempatan itu, Lilik Haryadi, SH., MH., Kasubid Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Kejaksaan Agung RI menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap skema investasi Dana Danantara.
Tujuannya, kata dia, agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah di seluruh Indonesia, dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kami di Kejaksaan melihat pentingnya penguatan pengawasan. Kalau dulu banyak anak perusahaan BUMN jadi ladang penyimpangan, maka Danantara jangan sampai jadi skema baru yang membuka ruang fraud,” tegas Lilik.
Sementara kalangan pengamat, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menekankan bahwa Danantara harus menjadi jawaban konkret atas stagnasi investasi yang selama ini terjadi di berbagai daerah, di Indonesia.
Menurutnya, banyak proyek investasi di masa lalu yang gagal mencapai target.
Hal ini, kata Adib, terlihat dari data internal pemerintah yang menunjukkan bahwa sedikitnya 15.000 hingga 20.000 proyek investasi mengalami kegagalan.
Sedangkan akademisi dan praktisi hukum Untirta, Asep Busro, SH., MH, menyampaikan pandangan kritis sekaligus harapan atas kehadiran Dana Danantara sebagai skema investasi strategis yang dapat mendorong pembangunan daerah di Indonesia.
Menurut Asep, meskipun Dana Danantara menjadi langkah kebijakan besar yang diambil Presiden Prabowo Subianto, publik dan kalangan akademisi masih menyimpan sejumlah keraguan.
“Sebagai entitas baru, Dana Danantara ini masih membingungkan publik. Tapi jika dikelola secara profesional, ini bisa menjadi reformasi keuangan negara yang mengkonsolidasikan kekuatan investasi BUMN untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Dengan Dana Danantara, yang menghimpun aset senilai lebih dari Rp14.000 triliun, lanjutnya, pemerintah kini memiliki peluang besar untuk mengintervensi sektor-sektor strategis, seperti penciptaan lapangan kerja dan pemerataan infrastruktur.
Ketua Umum FPRMI Bernadus Wilson Lumi, saat membuka diskusi nasional berharap agar organisasi yang dipimpinnya bisa ikut mengawal kebijakan terkait Dana Danantara. Seluruh pengurus FPRMI se Indonesia yang hadir ikut serius dan siap mengawal arahan Wilson Lumi. (rls/irg)
