khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
PEKANBARU, (Khabarmetro.com)– Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Riau, Nilai Tukar Petani (NTP) di Riau pada Januari 2021 adalah 132,92 atau naik sebesar 1,98 persen dibanding NTP Desember 2020 yaitu 130,34.
Hal ini disebabkan harga barang atau produk pertanian yang dihasilkan oleh rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 2,49 persen relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,49 persen.
NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat
kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang
dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.
“NTP di Riau pada Januari 2021 adalah 132,92 atau naik sebesar 1,98 persen. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Misfaruddin di Pekanbaru, Rabu (3/2).
Sementara itu, indeks harga konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sebesar 0,61 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar untuk keperluan produksi naik sebesar 0,16 persen.
Untuk kenaikan NTP di Riau pada bulan Januari 2021 sendiri terjadi pada tiga subsektor penyusun NTP. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada subsektor Hortikultura yaitu sebesar 2,42 persen, lalu diikuti oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dengan kenaikan sebesar 2,21 persen.
Kemudian diikuti kenaikan subsektor Peternakan sebesar 1,13 persen. Sebaliknya dua subsektor lainnya mengalami penurunan NTP yaitu subsektor Tanaman Pangan dan subsektor Perikanan masing-masing turun sebesar -1,13 persen dan -0,13 persen.
“Pada Januari 2021, tujuh provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan NTP. Bangka Belitung menjadi provinsi dengan kenaikan NTP tertinggi yaitu sebesar 2,42 persen. Dibandingkan NTP provinsi lainnya yang ada di Sumatera, Riau menduduki peringkat ke-1 sebagai provinsi dengan NTP tertinggi,” ujarnya.
[3/2 11:39] Hms Fahmi: Plh Sekdaprov Riau Hadiri Workshop Eksekutif dan FGD Teknis Perizinan Alih Kelola Wilayah Kerja RokanBOGOR – SKK Migas menggelar Workshop Eksekutif dan FGD Teknis Perizinan Alih Kelola Wilayah Kerja Rokan di Hotel Royal Tulip, Bogor, pada 2-4 Februari 2021.
Hadir pada kesempatan tersebut, Plh Sekdaprov Riau H Masrul Kasmy didampingi beberapa pejabat terkait, seperti Kadis PMPTSP Helmi dan Kadis LHK Provinsi Riau Maamun Murod.
Acara ini digelar menjelang berakhirnya pengelolaan Wilayah Kerja Rokan (WKR) dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada 09 Agustus 2021 pukul 00.00 Wib.
Diperlukan suatu mekanisme peralihan atau perubahan izin dan/atau sertifikasi yang dimiliki oleh CPI kepada PHR.
Mekanisme ini diperlukan agar kegiatan operasi migas di lapangan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan dengan tetap mengutamakan ketaatan hukum, administrasi dan keselamatan kerja.
Plh Sekdaprov Riau Masrul Kasmy atas nama Pemerintah Provinsi Riau menyatakan komitmennya untuk mengikuti seluruh aturan yang berlaku dan berharap agar seluruh perizinan dapat diproses dan keluar sesuai harapan.
“Kami tentu sangat berharap agar semuanya berjalan dengan baik. Makin cepat, tentu makin baik,” harap Masrul.
Wilayah Kerja Rokan atau Blok Rokan yang ada di Provinsi Riau masih menjadi salah satu andalan atau penghasil minyak terbesar di Indonesia.
Banyak pihak berharap produksi Blok Rokan dapat meningkat pasca ditinggal PT CPI.
Pemprov Riau juga sangat berharap agar pengelolaan Blok Rokan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negeri Lancang Kuning.
Nampak hadir Direktur PT Pertamina Hulu Rokan Ricardo Perdana Yudan, Pjs Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Harianto serta sejumlah pejabat dari beberapa kementerian terkait.(dre)
