khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Plang larangan dipasang pihak Pertamina, nampak sejumlah warga berada di lokasi.
BENGKALIS (Khabarmetro.com) – Amarah warga Desa Pakning Asal, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, tak lagi terbendung. Lahan kosong milik PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning yang dibiarkan terlantar selama puluhan tahun kini justru disegel dengan plang larangan, bahkan saat masyarakat hanya meminta izin memanfaatkannya untuk lahan parkir jamaah masjid.
Ironisnya, lahan yang berada tepat di seberang Jalan Jenderal Sudirman, di depan Masjid Al-Quro tersebut, selama kurang lebih 50 tahun tak pernah dimanfaatkan secara optimal. Namun ketika warga mengajukan pinjam pakai untuk kepentingan ibadah, respon yang muncul justru larangan tegas dari pihak perusahaan.
Pantauan di lapangan, plang putih bertuliskan “DILARANG” dan “WILAYAH KERJA PERUSAHAAN” terpancang mencolok di lokasi. Keberadaannya bukan hanya menutup akses, tetapi juga memicu rasa tersinggung dan dianggap sebagai bentuk sikap yang tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Pelataran Parkir Masjid Al-Quro, Jaswir, menegaskan bahwa warga sudah menempuh jalur resmi. Mulai dari pengajuan surat hingga pertemuan langsung dengan pihak perusahaan, namun hasilnya nihil.
“Sudah kami tempuh cara baik-baik. Kami tidak minta hak milik, hanya pinjam pakai untuk parkir jamaah. Tapi yang kami dapat justru plang larangan di depan rumah ibadah,” tegas Jaswir, Senin (20/4/2026).
Ia menambahkan, penggunaan lahan tersebut tidak akan bersifat permanen dan siap dikembalikan kapan pun jika dibutuhkan perusahaan.
“Kami ini hanya ingin ibadah lebih nyaman. Tidak ada bangunan, tidak ada kepentingan lain. Kenapa justru dipersulit?” tambahnya.
Kekecewaan serupa juga disuarakan warga lainnya. Mereka menilai sikap perusahaan BUMN tersebut jauh dari semangat kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Ini bukan soal tanah semata, ini soal kepedulian. Lahan dibiarkan kosong puluhan tahun, tapi untuk kepentingan umat malah dilarang. Di mana rasa tanggung jawab sosialnya?” ujar seorang warga.
Sorotan tajam juga datang dari Ketua Forum Wartawan Bukit Batu Sungai Pakning (FWBS), Darmayanto. Ia menilai pernyataan pihak perusahaan justru terkesan “cuci tangan” dan menghindari tanggung jawab.
“Sebagai perwakilan perusahaan di daerah, mereka seharusnya jadi jembatan komunikasi, bukan malah lempar bola ke pihak lain. Kalau semua harus ke Dumai, lalu fungsi mereka di sini apa?” kritik Darmayanto.
Menurutnya, jawaban yang diberikan tidak mencerminkan profesionalisme dan memperburuk kepercayaan publik terhadap perusahaan dan tidak tepat posisi sebagai Humas perwakilan perusahaan.
Sementara itu, Supervisor General Affair Section Head PT Pertamina Patra Niaga Sungai Pakning, Iswandi, saat dikonfirmasi memilih melempar kewenangan ke pihak lain. “Terkait lahan, kami tidak punya kapasitas untuk menjawab. Lahan tersebut milik Pertamina Persero. Silakan bersurat ke Asset Holding atau ke Asset RU di Dumai. Terima kasih,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut justru memperkuat kesan bahwa perusahaan tidak siap menghadapi persoalan di lapangan dan cenderung menghindar dari dialog langsung dengan masyarakat.
Tokoh pemuda setempat, Eramli, berharap persoalan ini tidak berhenti di tingkat lokal dan mendapat perhatian serius dari pusat. “Kami berharap Pertamina pusat turun tangan. Jangan sampai masyarakat yang hanya ingin beribadah justru dipersulit oleh kebijakan yang tidak berpihak,” ujarnya.
Ia juga menyinggung inkonsistensi pemanfaatan lahan tersebut. “Kalau dulu bisa dipakai untuk kegiatan lain seperti lapangan bola, kenapa sekarang untuk parkir masjid tidak boleh? Ini yang membuat masyarakat semakin kecewa,” tambahnya.
Hingga kini, polemik tersebut terus bergulir tanpa solusi konkret. Warga berharap ada kebijakan yang lebih manusiawi dari pihak Pertamina pusat, agar lahan yang selama ini terbengkalai dapat dimanfaatkan, setidaknya sementara, untuk kepentingan umat. (cok)
