khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni.
BAGANSIAPIAPI (Khabarmetro.com) – Kabar baik bagi aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil memastikan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa untuk Januari dan Februari 2026 mulai dicairkan secara bertahap pada awal Mei dengan total anggaran mencapai sekitar Rp16 miliar.
Kepastian tersebut disampaikan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, menggelar pertemuan bersama perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI).
Pertemuan itu membahas mekanisme pencairan siltap yang sebelumnya menjadi perhatian para aparatur desa. Dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa pembayaran mulai direalisasikan secara bertahap pada Senin, 4 Mei 2026.
“Penyaluran ini sudah mulai kita proses administrasinya walaupun hari libur, agar bisa segera disalurkan,” kata Sarman Syahroni, Jumat (1/5/2026).
Menurut Sarman, saat rapat berlangsung pemerintah daerah masih menunggu kepastian masuknya dana transfer dari pemerintah pusat ke kas daerah. Namun pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, dana transfer tersebut akhirnya diterima sehingga proses pencairan dapat segera dipercepat.
“Begitu dana masuk ke Kasda, kita langsung siapkan langkah percepatan bersama dinas terkait agar tidak ada lagi keterlambatan,” ujarnya.
Untuk mempercepat realisasi pembayaran, BPKAD juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan teknis penyaluran telah dipenuhi.
Kabupaten Rokan Hilir memiliki 169 kepenghuluan dengan kebutuhan anggaran penghasilan tetap sekitar Rp8 miliar setiap bulan. Dengan pencairan untuk dua bulan sekaligus, total dana yang disalurkan mencapai sekitar Rp16 miliar.
Dana tersebut mencakup pembayaran penghasilan tetap bagi penghulu, anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), perangkat desa, serta insentif bagi ketua RT dan RW di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap percepatan pencairan siltap ini dapat meringankan beban ekonomi aparatur desa yang sempat menunggu pembayaran sekaligus menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat kepenghuluan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Rohil dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah pedesaan. (usm/irg)
