khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
INFOTORIAL PEMKAB BENGKALIS
Sekretaris Daerah (Sekda) Ersan Saputra TH, saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, mewakili Bupati.
BENGKALIS (Khabarmetro.com) – Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengapresiasi dukungan, masukan, dan saran yang disampaikan tujuh fraksi DPRD sebagai dasar dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, yang diwakili Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam jawaban pemerintah daerah, Ersan Saputra TH menegaskan Pemkab Bengkalis akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
Untuk optimalisasi PAD, pemerintah berkomitmen memperketat pemungutan pajak dan retribusi, melengkapi basis data wajib pajak, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pembayaran.
“Kami akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” ujar Ersan.
Terkait pembenahan BUMD, pemerintah menilai perusahaan daerah harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Langkah yang akan dilakukan meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang berdaya saing.
“Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah,” tegasnya.
Pemerintah juga menanggapi berbagai masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan dasar lainnya.
Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir dan pulau terluar.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bengkalis menyatakan akan terus memperbaiki sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ersan juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan DPRD sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (nec/inf)
