khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
PASIRPENGARAIANA-Wakil Bupati Rokan Hulu, H Indra Gunawan yang juga Ketua Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) Rohul mengikuti Rapat Kordinasi tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial tahun 2021 di Hotel The Bono, Pekanbaru Kamis-Sabtu (18-20) November 2021.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Riau, Brigjend TNI (Purn) Drs.Edy Natar Nasution, MIP yang juga Ketua TKPK Riau. Hadir juga sejumlah kepala daerah lainnya diantaranya, Wabup Pelalawan H.Nasarudin, SH, MH, Wabup Siak H.Husni Merza, BBA, MM, Wabup Bengkalis H.Bagus Santoso.
Wabup Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H.Asmar., Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Para Kepala Dinas Sosial Kab/Kota se Provinsi Riau, dan Para Kabid Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kab/Kota se Provinsi Riau, serta para peserta yang mengikuti rapat koordinasi.
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution ini mengatakan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan di daerah sangat ditentukan oleh keterlibatan seluruh OPD disetiap daerah terkait dengan melaksanakan program kegiatan yang terpadu dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Saya berharap kepada TKPK untuk mengawal pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting, merencanakan program penanganan dampak pendemi covid-19 serta mengawal pemenfaatan desa sesuai Permendes PDTT No. 6/2020,” elas Edy.
Wagub juga menyampikan Kemiskinan merupakan permasalahan utama pembangunan yang harus segera diurai dan diatasi karena menyangkut harkat dan martabat warga negara sehingga penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga Riau bisa menjadi Priovinsi yang bebas kemiskinan di tahun tahun mendatang.
Sementara Ketua TKPK-D Kabupaten Rohul, H Indra Gunawan menyebutkan, pada dasarnya, prinsip utama penanggulangan kemiskinan bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.
Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak Pemerintah, tetapi juga non Pemerintah, seperti organisasi masyarakat serta dunia usaha.
Dengan demikian efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan tersebut, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program didalamnya.
TKPK Daerah bertugas menganalisis kondisi kemiskinan Daerah, merancang anggaran belanja yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan serta menyusun instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Daerah.
Kemudian hasil dari pelaksanaan tugas tersebut masing-masing dilaporkan kepada TKPK Provinsi dan TNP2K, untuk dimonitoring perkembangannya setiap tahun.(Adv/Kominfo)
