khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Bengkalis: DPRD Kabupaten Bengkalis akan membentuk tim kerja yang melibatkan anggota DPRD dari setiap Komisi dalam rangka upaya menyelesaikan konflik yang terjadi pada Koperasi Bukit Batu Darul Makmur (BBDM) Kecamatan Bukit Batu dengan Aliansi Kelompok Tani Desa Dompas Bersatu dan Desa Batang Duku Perjuangan yang berlarut larut tak terselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua l DPRD Bengkalis Syahrial yang juga sebagai pimpinan rapat, ketika usai memimpin hearing/(RDP) lintas komisi tersebut. Selasa(2/8/2022)
Hearing Lintas Komisi berlangsung di Gedung DPRD lantai 2, pukul 14:30 WIB hingga pukul 3:30 WIB. Adapun yang di bahas, persoalan lahan kebun plasma masyarakat kelompok tani dengan Koperasi BBDM yang bermitra dengan Perusahaan Surya Dumai Agrindo(SDA) yang belum memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat secara menyeluruh. Hingga terjadi segudang persoalan di tengah masyarakat, mulai dari konflik lahan hingga sampai penerima bagi hasil plasma yang tidak ada penyelesainya.
Diketahui pihak Koperasi BBDM belum hadir saat berjalannya rapat tersebut yang sudah di jadwalkan waktu dan tempat. Kemudian barulah hadir stelah berjalannya rapat.
“Kami akan membentuk tim kerja dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di Koperasi BBDM ini, karena tim kerja ini pernah kami bentuk sebelumnya menyelesaikan persoalan PLTG di Kecamatan Pinggir dan Alhamdulillah berhasil,” ujar ketua Syahrial
Dan juga dikatakan, dalam rapat dengar pendapat tersebut ada beberapa poin persoalan yang sudah disampaikan masing masing pihak dan dibahas di antaranya adanya sanggahan dari kelompok tani tentang tidak masuknya mereka dalam penetapan Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang ditetapkan pemerintah berdasarkan usulan koperasi sebanyak 855 orang.
“Maka itu, Kelompok tani ini mengeluhkan bahwa sebanyak 855 orang yang ditetapkan dalam penerima CPCL yang diteken Plh Bupati Bustami berdasarkan usulan koperasi mereka tidak masuk dalam penerima CPCL tersebut,” kata ketua Syahrial.
Untuk itu ” insyaallah, dalam waktu dekat kami akan bentuk tim kerja. Dan kami harapkan, semua pihak bisa menahan diri, bersabar untuk menunggu rapat berikut nya yang akan kami agendakan setelah rapat internal nanti,”imbuhnya.
Kemudian hadirnya pihak koperasi saat berjalannya rapat, Ketua pimpinan rapat Syahrial, minta pihak koperasi bisa menjelaskan persoalan kelompok tani terkait CPP tersebut secara singkat dan jelas, yang mana masyarakat kelompok tani banyak yang tidak masuk dalam penerima calon plasma.
Anggota DPRD dari fraksi PKB Sugianto yang juga dapil ll menyampaikan, juga meminta pihak Surya Dumai di panggil untuk hadir dalam persoalan ini yang sebagai mitra kerja Koperasi BBDM
“Ya, kita juga akan memanggil pihak perusahaan Surya Dumai Agrindo (SDA) untuk hadir dalam hal persoalan Koperasi dan kelompok tani, juga terkait lahan Sungai Linau yang juga masuk dalam koperasi BBDM. Yang mana Sungai Linau adalah wilayah Kecamatan Siak Kecil,”pungkasnya.
Sebelumnya, hal itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lintas Komisi DPRD Bengkalis tersebut , ketua Aliansi Kelompok tani Sayful Bahari sudah memaparkan terlebih dahulu beberapa point. Adapun point point’ tersebut yakni,
Permasalahan CPP/CPCL dua kelompok yakni kelompok Desa Dompas Bersatu sebanyak 377 Ha dan Desa Batang Perjuangan 218 Ha Duku yang tidak masuk dalam CPP,
Kedua, tidak pernah menepati janji, dalam hal verifikasi yang mana sudah beberapa kali buat pertemuan di kantor Camat Bukit Batu, pihak Koperasi BBDM berjanji akan segera memverifikasi nama nama yang belum masuk, yang di hadiri Camat Bukit Batu dan Upika kecamatan Bukit Batu
Ketiga sampai saat ini tidak ada titik terang dalam hal ini tanpa terakamodir terkait lahan masyarakat tani Desa Dompas Bersatu dan Batang Duku Perjuangan. Kami baru mendapatkan keterangan CPP/CPCL tersebut pada 9 Januari 2022.
Keempat perlunya evaluasi kembali nama nama CPP itu kembali. Pada perinsipnya koperasi mendata nama nama berdasarkan apa dan data dari mana koperasi bisa menentukan sebanyak 855 CPP/CPCL untuk di ajukan ke Bupati untuk di SK kan. Terkait itu, Bahkan adanya indikasi dugaan nama nama dalam CPP/CPCL terdapat banyaknya orang luar daerah dan bukan dari kelompok tani. Hingga, kelompok tani yang jelas masuk dalam data perusahaan menjadi korban, yang sebagaimana pernah di bayar pihak perusahaan atas ganti rugi tanam tumbuh di atas lahan kelompok tani kami.
Sementara itu, meski sempat telat, Ketua Koperasi BBDM H. Ismail cs, yang di wakili/mandat, Sulaiman selaku wakil ketua, menjelaskan, terkait CPP itu sudah sesuai dengan apa yang kami data dilapangan, bahkan kami juga sudah membuka pemberitahuan melalui famplet, media massa dan berita agar masyarakat untuk datang mengantar surat ke kantor koperasi untuk di verifikasi.
“Itu, pembukaan pendataan bagi petani dimulai dari tahun 2019 hingga april tahun 2022 batas waktu yang di tentukan. Yang mana pada saat itu koperasi pecah. Yang jelas ini koperasi perimer dan saya harap debat ini konsurpatif dan bukan debat kursial. Dan untuk mengenai hal lain mungkin saya belum bisa menjelaskan saat ini,”pungkasnya.
Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) tersebut yakni, Wakil Ketua l DPRD Bengkalis H Syahrial dari Fraksi Golkar, Ketua komis l Febriza Luwu dari Fraksi PDI-Perjuangan, Ketua Komisi ll H Adri, Wakil Ketua Komisi ll Ruby Handoko(Akok) dari fraksi Golkar, anggota DPRD Sugianto, H Zamzami dari fraksi PAN, H Mawardi, Al Azmi, Yong Sanusi, Kepala Dinas Koperasi Bengkalis dan Dinas Perkebunan Bengkalis.
Juga hadiri Camat Bukit Batu Acil Esyno SSTP MSI, Ketua Koperasi BBDM yang di wakili/(mandat) Waka Sulaiman dkk, Kepala Desa Dompas Tarmizi, Kepala Desa Batang Duku Sapri, Direktur BPN ICI Bengkalis Darwis Ak, Ketua Kelompok Aliansi Sayful Bahari dan ketua ketua kelompok tani serta pengurus inti dua kelompok Tani, juga hadir Ketua Koperasi BBDM pimpinan Ewok Pranolo serta kelompok tani Jati Diri, Aryadi (Cok)
