Rabu , 27 Oktober 2021

Sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012 Pungutan Uang Parkir Wajib Pakai Karcis

Dokumen Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

 

BANGKINANG (Khabarmetro.com)– Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012 pihak penyedia jasa parkir harus menyertakan karcis setiap kali memungut uang parkir dari masyarakat.

Karcis pun bukan sembarang karcis. Karcis yang sah ialah karcis yang telah diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar.

Porporasi adalah deretan lubang yang digunakan untuk menyobek kertas agar potongan kertas sesuai pola porporasi. Potongan karcis yang disobek akan diberikan ke pengguna jasa parkir, sedangkan potongan kecil yang tinggal akan menjadi bukti untuk menghitung berapa pendapatan retribusi dari parkir. Karcis yang tidak diporporasi oleh Bapenda bisa disebut dengan karcis ilegal.

Menurut Kabid Parkir Dishub Kabupaten Kampar, Zulkifli, bila juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir, berarti si petugas telah menyalahi peraturan yang berlaku, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

“Bila juru parkir tidak memberikan karcis, maka kita imbau masyarakat untuk tidak membayar. Tanpa karcis parkir gratis,” ujar Zulkifli, Rabu, 23 Juni 2021.

Zulkifli juga mengatakan, pihaknya rutin memberikan penekanan kepada petugas parkir untuk tidak lupa menyerahkan karcis kepada pengguna jasa parkir.

Bahkan kata dia, pihak Dishub telah memasang papan imbauan hampir di setiap lokasi parkir agar masyarakat tidak membayar uang parkir bila petugas parkir tidak memberikan karcis.

Soal tarif parkir, Zulkifli menegaskan, pihak-pihak yang memungut parkir harus mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Menurutnya, tarif yang dipungut dari pengguna jasa parkir harus sesuai dengan yang telah ditetapkan, yakni seribu rupiah untuk sepeda motor dan dua ribu rupiah untuk roda empat. Tiga ribu rupiah untuk bus, truk dan sejenisnya.

Ia menegaskan, pungutan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012, masuk kategori pungutan liar alias pungli. Setiap pelaku pungli, sebutnya, akan berurusan dengan penegak hukum. (nn)

Check Also

Aklamasi, Jimmy Kurniawan Kembali Pimpin APSAI Pekanbaru

Pelantikan Pengurus, Dijadwalkan November 2021 Anggota dan Pengurus APSAI Kota Pekanbaru bersama Kadis P3APM Chairani …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *