khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Peserta Antusias Ikuti Workshop PPID MPO Golkar Riau
Saiman Pakpahan, Akademisi Unri saat menjadi nara sumber di Workshop PPID Golkar Riau.
PEKANBARU (Khabarmetro.com)- Akademisi Universitas Riau (Unri), yang juga pengamat politik Saiman Pakpahan menilai, sistem kepartaian Golkar lebih matang. Begitu juga dengan keterbukaan informasi publik, pun lebih baik. Golkar pun merupakan parpol yang selalu menjadi barometer perpolitikan Indonesia, sejak zaman orde baru. Tak terkecuali di Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan Saiman, saat menjadi nara sumber Workshop Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD I Golkar Riau, Selasa (19/7/2022).
Workshop dengan tema: Transparansi, Tata Kelola Layanan Informasi Publik ini dilaksanakan di kantor baru Golkar Riau berlamat di Jalan Utama, Rejosari Tenayanraya. Peserta dari urusan ormas Golkar, mahasiswa, wartawan, dan unsur PPID Golkar ini sangat antusias mengikuti jalannya workshop.
Selain Saiman, juga jadi Nara sumber Komisioner Komisi Informasi (KI) Riau, H Asril Darma SSi MIKom/Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi. Kedua nara sumber ini tampil membahas tema yang sama dengan perspektif berbeda.
Lebih lanjut Saiman, dalam diskusi yang dipandu moderator Sekretaris Bidang MPO Golkar Riau Khairul Amri, menuturkan, bahwa workshop tersebut adalah bentuk edukasi politik yang dilakukan Golkar Riau. Karena kata dia, bila parpol tidak melakukan edukasi politik maka sanksi terberatnya adalah tidak akan dipilih oleh masyarakat atau konstituennya.
Saiman, pun berharap, agar kegiatan-kehaitan seperti Workshop PPID ini bisa diadakan sesering mungkin. “Workshop ini bentuk edukasi politik yang bagus. Dengan begini, tentu masyarakat atau konstituen akan paham bagaimana akses informasi publik lewat partai Golkar. Jika bisa, ya jadwalkan secara rutin,” kata Saiman memberi saran.
Sementara itu, Komisioner KI Riau H Asril Darma menyebutkan, bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Ini diatur jelas di dalam UUD 1945 pasal 28F.
Karena itu, jelasnya, ada beberapa asas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui, yakni 1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik.
Lalu, asas ke 2) informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, 3) setiap informasi publik harus diperoleh oleh pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, 4) informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan UU kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat.
Dengan adanya Workshop ini, seperti disampaikan Ketua DPD I Golkar Riau H Syamsuar yang diwakili oleh Sekretaris Indra Gunawan Eed, saat membuka Workshop, diharapkan bisa memberikan informasi seluas-luasnya tentang Partai Golkar dan programnya ke masyarakat secara luas. Ia juga meminta kepada seluruh peserta, dapat mengakses informasi publik di Golkar Riau dengan mudah dan cepat.
Seluruh peserta nampak senang, dan saat penutupan Ketua Bidang MPO Golkar Riau Erna Willianti menyebutkan, bahwa bagi Golkar edukasi politik seperti sangat penting. Dengan adanya edukasi seperti ini, masyarakat akan semakin cerdas dan Partai Golkar akan semakin dekat di hati masyarakat.
Kedua nara sumber diberikan piagam penghargaan, dan seluruh peserta foto bersama usai acara Workshop di depan kantor Golkar Riau yang bernuansa Melayu. (Km1/irg)
