khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
ROHUL (khabarmetro.com)- Sudah bertahun lamanya banyaknya truk pengangkut CPO yang masuk ke daerah Riau membuat resah.
Selain merusak jalan, masuknya truk berplat B tersebut juga menjadi pertanyaan apakah mereka bayar retribusi daerah atau masuk sekenanya hanya untuk mengambil keuntungan tersendiri.
Tampak ratusan mobil pengangkut CPO ber Plat Nomor B yang keluar masuk kawasan penghasil TBS sehingga menghancurkan jalan masyarakat Desa Pauh Rokan Hulu – Riau.
Hal itu berdasarkan keterangan yang diberikan masyarakat sekitar kepada jurnalis di lapangan dimana mereka (masyarakat,red) sampaikan bahwa disinyalir mobil truk tangki tersebut berasal dari PKS PT. SUBUR ARUM MAKMUR 2 Muara Dilam Rokan Hulu – Riau.
“Mobil – mobil tersebut setiap harinya melewati jalan masyarakat Libo Kandis, sedangkan kemungkinan besar pembayaran pajaknya tidak di terima oleh Pemprov Riau dan Perusahaan pengangkut CPO adalah PT. Berkat Karimar Mandiri,” ucap salah seorang warga bernama Sunarto melalui pesan singkat WhatsApp.
Kerusakan jalan yang diakibatkan truk truk CPO tersebut sering dirasakan oleh masyarakat sekitar sehingga terkadang membuat terputusnya akses jalan masyarakat.
Melihat hal ini membuat para Tokoh masyarakat di Desa Libo Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu – Riau angkat bicara dimana para Tokoh akan menghentikan beroperasinya truk – truk tangki berplat B tersebut di daerah Libo Kandis Rokan Hulu, Riau.
Salah satu Tokoh Masyarakat yang biasa disebut pak Umar menyatakan kepada kru media via telfon dikarenakan tidak membayar Pajak di Provinsi Riau, Tokoh – tokoh masyarakat akan menghentikan operasi truk CPO plat B di daerah Libo Kandis.
“Tidak sepatutnya ratusan truk CPO plat B memasuki daerah kampung, selain merusak akses jalan utama masyarakat yang rata rata petani pengguna R2, juga kemungkinan besar pemilik PKS yang bekerjasama dengan pemilik truk tidak membayar retribusi pajak daerah.
Oleh karena itu, kami para Tokoh Masyarakat Desa Pauh meminta ke APH untuk melakukan penyetopan kegiatan truk CPO berplat B itu karena kerja sama antara PKS PT. SUBUR ARUM MAKMUR 2 Muara Dilam Rokan Hulu – Riau dan
PT. Berkat Karimar Mandiri yang beralamat di Pluit Indah Penjaringan Jakarta sudah lama berlangsung.
Dan seharusnya Pemprov Riau khususnya APH pertanyakan apakah truk truk tersebut masuk memakai Surat Izin Operasional untuk beroperasi di luar daerahnya,” jelas pak Umar dengan nada kesal.
Terkait masuknya ratusan truk CPO plat B ke daerah Riau, Hasanul Arifin Ketua DPD LSM GEMPUR kembali beri pesan menohok.
Ditemui di kantornya, bung Arif sampaikan bahwa kepada pihak terkait, khususnya kepolisian dan dinas perhubungan Provinsi Riau, kami DPD LSM GEMPUR Riau menduga kuat truk itu tidak melaporkan dan tidak mempunyai izin operasional yang sah.
“Sesuai peraturan perundang-undangan no 22 tahun 2009 sangat di sayangkan jika truk tersebut tidak melakukan sesuai prosedur yang di atur dalam undang-undang. Salah satunya perolehan pendapatan daerah (PAD) pajak kendaraan bermotor tidak di dapat, banyaknya kerusakan pada jalan, berkurang nya pasokan kebutuhan BBM daerah,” jelas bung Arif geram.
Jadi dalami hal ini, saya selaku ketua DPD LSM GEMPUR Riau meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah untuk segera menindak truk B tersebut.
“Karena kuat dugaan kami, ada beberapa tahapan yang harus dilalui saat ini di langgar oleh perusahaan yaitu UU No 22/2009 dimana pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan ke kepolisian setempat jika kendaraan bermotor yang digunakan terus-menerus lebih dari 3 bulan di luar wilayah kendaraan tersebut diregistrasi serta rekomendasi Numpang Uji dari Dinas Perhubungan asal untuk melakukan uji KIR di luar daerah,” tutup bung Arif.
