khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
foto: Safrizal saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS terhadap Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kampar 2020
BANGKINANG (Khabarmetro.com)– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menyoroti ketidaktepatan belanja daerah barang dan jasa yang nilainya sangat fantastis, yakni sebesar Rp 42.308.885.291,00,-
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Bappeda untuk lebih berhati-hati dan jangan sampai terulang di tahun berikutnya,” ujar Safrizal selaku juru bicara Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kampar 2020, di gedung dewan perwakilan rakyat daerah, Senin, 7 Juni 2021.
Fraksi PKS juga menyorot ada puluhan kenderaan dinas yang dikuasai oleh pihak lain. Maka dari itu, pihaknya menyarankan kepada bupati dalam hal ini Kepala Satpol PP untuk mengambil langkah kongkrit.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mendorong Pemerintah Daerah untuk membayarkan uang lelah petugas posko isolasi Stanum yang belum dibayarkan begitu juga honor-honor yang lainnya.
Lebih jauh, PKS juga mensinyalir pengelolaan dana belanja tak terduga belum tertib termasuk terdapat sisa tambah uang 2,5 miliar yang belum disetor ke kas daerah.
“Pengelolaan dana belanja tidak terduga belum tertib dan terdapat sisa tambah uang belum disetor ke kas daerah senilai Rp 2.500.211.900.00,- serta potongan pajak belum disetor senilai Rp 425.209.433.00,-. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong Pemda Kampar untuk segera menindaklanjutinya,” tutur Safrizal. (naz)
