khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
¹
Para kepala daerah termasuk Wawako Pekanbaru usai menerim UHC Award.
PEKANBARU (Khabarmetro.com) –Pemerintah Pekanbaru yang dipimpin Walikota H Agung Nugroho -H Makarius Anwar kembali monorehkan prestasi. Dari 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota yang menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026, Pemko Pekanbaru termasuk salah satu di antaranya. Penghargaan ini, diterima langsung oleh Wakil Walikota, H Makarius Anwar didampingi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Dr M Reza MH di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan yang diserahkan Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengucapkan terima kasih dan UHC Award ini merupakan apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.
Menurut Ghufron bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan. Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029,” tegas Ghufron.
Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.
“Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.
Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. Ghufron menambahkan, berdasarkan penelitian LPEM FEB UI pada tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.
“Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Saat ini, rata-rata kunjungan peserta Program JKN ke fasilitas kesehatan telah mencapai dua juta kunjungan per hari, mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” tambah Ghufron.
Untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga, BPJS Kesehatan terus memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan, mendorong penguatan layanan primer, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan JKN. Ghufron menjelaskan bahwa kini BPJS Kesehatan telah mengembangkan kanal layanan non tatap muka, seperti melalui Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) melalui nomor 08118165165, serta Care Center 165.
“Peserta JKN juga dapat memanfaatkan antrean online saat hendak mengakses layanan di fasilitas kesehatan, kapan pun dan di mana pun. Bahkan ada juga fitur i-Care JKN, yang dapat melihat riwayat pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan dalam kurun waktu satu tahun, yang memudahkan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat dan tepat,” kata Ghufron.
Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen tersebut, UHC Awards Tahun 2026 diberikan kepada kepala daerah dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi daerah lainnya untuk mempercepat perluasan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui Program JKN.
“Capaian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi awal dalam menjaga keberlanjutan Program JKN sebagai gotong royong bersama seluruh anak bangsa. Dengan sinergi yang terus diperkuat, perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dapat terus terjaga secara berkesinambungan,” ucap Ghufron.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurutnya, kehadiran Program JKN memastikan masyarakat tidak jatuh miskin hanya karena sakit, sekaligus menjadi ikhtiar negara agar seluruh rakyat dapat mengakses layanan kesehatan.
“Kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bangsa. Dengan masyarakat yang sehat, akan tercipta masyarakat yang makmur, sejahtera, dan unggul,” lanjutnya.
Cak Imin menyampaikan target pemerintah untuk terus memperluas cakupan kepesertaan Program JKN hingga mencapai 99 persen penduduk pada tahun 2029. Ia menekankan bahwa keberlanjutan kepesertaan menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah.
“Tidak boleh ada pemerintah daerah yang jumlah peserta JKN-nya justru menurun. Selain perluasan cakupan, pemerintah agar mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat Program JKN dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegas Cak Imin.
Ia menambahkan, pemberian UHC Awards Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi pemicu bagi daerah yang belum mencapai UHC. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia terjamin oleh Program JKN, untuk menciptakan Indonesia yang semakin sehat.
Gelar Nobar
BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 bersama insan media, Selasa sore.
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Debi Mersah Putra, menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami dari BPJS Kesehatan Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang berkenan meluangkan waktu sore hari ini,” papar Debi.
Debi menjelaskan, kegiatan nobar ini dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan seremoni nasional UHC Award 2026 yang diselenggarakan secara serentak dan diberikan kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pada tahun ini, deklarasi pencanangan UHC Award diberikan kepada 31 provinsi se-Indonesia, dengan sistem penilaian berdasarkan beberapa kategori atau tingkatan penghargaan, mulai dari kategori utama hingga madya
“Seluruh pemerintah provinsi di Riau saat ini sudah berstatus UHC. Artinya, akses layanan kesehatan bagi masyarakat semakin mudah dan merata,” jelasnya.
Ia menuturkan, predikat UHC merupakan bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan ketentuan minimal 98 persen cakupan kepesertaan dan 80 persen tingkat keaktifan peserta, yang dikenal sebagai UHC dengan skema prioritas.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat memperoleh kemudahan akses layanan kesehatan, termasuk di Kota Pekanbaru. Debi menegaskan, warga Pekanbaru cukup memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pekanbaru untuk mendapatkan layanan.
“Walaupun belum terdaftar, atau sudah terdaftar tapi statusnya nonaktif, ketika sakit bisa langsung mendaftar dan kepesertaan akan aktif di hari yang sama, baik di fasilitas kesehatan swasta maupun daerah,” paparnya.
Debi berharap, keberlanjutan program UHC dapat terus didukung oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat, agar manfaatnya dirasakan secara luas. “Semoga keberlanjutan program ini bisa kita dukung bersama demi pelayanan kesehatan yang semakin baik,” ujarnya. (int/irg)
