khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
foto: Ropii Siregar di dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020
BANGKINANG (Khabarmetro.com)– Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar membaca, hambatan yang dihadapi oleh Pemda Kampar setiap tahunnya berkutat pada satu persoalan dalam pencapaian target, yaitu berkisar pada lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu disampaikan PDI Perjuangan di dalam Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020. Ropii Siregar ditunjuk sebagai juru bicara partai wong cilik.
Pemicunya menurut Ropii, karena pejabat pengelola keuangan tidak menguasai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya bimbingan teknis pelatihan organisasi, peraturan tentang pengelolaan keuangan terhadap pegawai, yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan daerah.
“Semoga ke depannya ada pembenahan serius pada sektor ini agar kita tidak mendengar alasan-alasan itu itu saja setiap tahunnya,” ujar Ropii, Senin, 7 Juni 2021.
Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan juga prihatin dengan keadaan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merugi dan tidak memberi keuntungan terhadap keuangan daerah, seperti Aneka Karya, BPR Sarimadu dan PDAM Tirta Kampar.
Oleh karena itu, Fraksi PDI-P meminta Bupati untuk mengambil langkah langkah demi penyelamatan agar 3 BUMD ini tidak terus merugi.
Terakhir, PDI Perjuangan juga mempertanyakan alasan beberapa program dan kegiatan jauh dari dari target bahkan tidak terealisasi sama sekali. Seperti belanja subsidi silang 3 miliar lebih. Partai moncong putih mempertanyakan apakah ini disebabkan oleh defisitnya anggaran atau disebabkan oleh faktor lain. (naz)
