khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Pekanbaru (khabarmetro.com)- Dinas Kesehatan Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional se Provinsi Riau, Selasa (13/12). Pada tahun ini ada sebanyak 5 Kabupaten/Kota di Riau yang sudah meraih Prediket UHC atau Universal Health Coverage BPJS Kesehatan.
Kegiatan rakor dan evaluasi ini, dibuka secara resmi oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmi dan dihadiri oleh perwakilan Pusdatin Kementerian Sosial, Kepala Dinas Kesehatan Riau Zainal Arifin, Deputy Direksi Kanwil BPJS Kesehatan Sumbagteng Jambi Eddy Sulistijanto Hadie serta seluruh Kepala Cabang BPJS Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan se Riau. Selain itu, juga hadir Walikota Dumai – Paisal dan Plt Bupati Kuansing Suhardiman Ambi yang dalam kesempatan ini mendapatkan penghargaan khusus dari BPJS Kesehatan karena telah berhasil meraih Prediket UHC.
Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zainal Arifin mengatakan, meski Provinsi Riau masih belum bisa meraih Prediket UHC namun sudah ada 5 Kabupaten/Kota yang mendapatkan Prediket UHC BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya maksimal, agar bisa meraih Predikat UHC di tahun 2023 nanti.
“Saat ini, jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Riau per 1 Desember 2022 baru berada di angka 85,55 persen atau berada diurutan ke-29 se Indonesia. Sedangkan pada pertengahan tahun lalu, Riau masih berada di urutan ke 34. Meski Riau masih belum meraih Prediket UHC, namun sudah ada 5 Kabupaten/Kota yang meraih Prediket UHC yakni Kabupaten Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kuansing dan Kota Dumai,”
Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmi menyebutkan, sesuai dengan amanah Undang-undang tahun 2014 bahwa seluruh masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Riau, maka dialokasikan dana ratusan miliar rupiah agar masyarakat Riau bisa berobat atau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
“Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan dana sebesar Rp 204 miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan mulai dari kalangan ASN dan masyarakat miskin. Sedangkan pada tahun 2023, alokasi dana untuk jaminan kesehatan yang dikucurkan diprediksi mengalami kenaikan menjadi Rp 222 miliar,” sebut Masrul Kasmi kepada RRI Pekanbaru.
Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagteng Jambi, Eddy Sulistijanto Hadie menyebutkan, untuk menggesa Prediket UHC setiap Kabupaten/Kota ada beberapa upaya yang dilakukan. Dirinya berharap, semakin banyak daerah di Riau yang meraih UHC pada tahun 2023 nanti.
“Pertama, tentunya untuk jumlah kuota dan data Kemensos yang diserahkan ke Dinas Kesehatan harus clear. Pemprov Riau harus bisa menyakinkan Kemensos, bahwa kuota yang diberikan mencukupi karena pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan dibebankan ke daerah sedangkan jumlah kuota terbatas. Kedua, kita butuh dukungan dana dari pemerintah daerah baik itu provinsi atau kabupaten/kota karena akan ada sharing budget untuk penambahan kuota. Tahun depan, semoga lebih banyak daerah yang meraih UHC di Riau,” ucap Eddy.
Dinas Kesehatan Riau menargetkan, pada tahun 2023 nanti seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi Riau sudah meraih Prediket UHC. Dimana, Prediket UHC bisa diraih ketika jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai angka di atas 95 persen. (rls)
