khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Ketua Gapensi Kabupaten Kampar, Muhammad Ikhsan
BANGKINANG, (Khabarmetro.com)-– Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia atau disingkat Gapensi Kabupaten Kampar, Muhammad Ikhsan berharap, Bupati Catur tidak sembarangan memilih orang untuk mengisi kursi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang atau PUPR dan Kepala PU Perkim apabila nanti melakukan perombakan. Katanya, orang yang ditunjuk untuk menempati dua instansi tersebut harus sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.
Hal itu disampaikan Ikhsan di tengah isu akan adanya penunjukan pejabat baru sebagai Kadis PUPR dan Kadis PU Perkim Kabupaten Kampar.
“Karena saya dengar bupati dalam menempatkan orang sebagai Kadis Pu, katanya cukup aspek manajerial. Tidak cukup, dia harus orang mengerti ilmu teknis. Tidak cukup manajerial saja,” tutur Ikhsan kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).
Menurut Ikhsan, ilmu teknis adalah ilmu terapan yang harus betul-betul dikuasai oleh seorang kadis. Sebab katanya, kalau ilmu ini tidak dikuasai oleh kadis maka dia akan selalu diakali oleh anak buahnya di lapangan .
Sebut Ikhsan, bupati tidak boleh asal memilih orang yang akan mengisi kepala PU, sebab jabatan ini sangat erat kaitannya dengan wajah pembangunan infrastruktur di Kampar ke depan. Di PU lah aspek perencanaan dan pembangunan itu ditentukan.
“Karena orang teknik sipil itu hitung-hitungannya jelas. Mereka juga umumnya punya nilai seni dan estetika,” ungkap Ikhsan lagi.
Tidak hanya untuk level kadis, Ikhsan juga berharap mulai dari esselon II, III hingga esselon IV di dua Dinas PU mesti diisi oleh orang teknik sipil demi menghasilkan kinerja yang apik dan berkualitas di setiap levelnya.
“Contohnya Kabid Tata Ruang. Tata ruang itu kan bidang ilmunya planologi. Jangan pula diisi oleh orang yang nggak nyambung dengan bidang ilmu yang ia tangani,” ujar Ikhsan.
Ia juga berharapkan penunjukan kedua Kadis PU harus mengesampingkan aspek dan pertimbangan politis. Bupati diharap mengedepankan aspek keilmuan dan keahlian serta kepangkatan yang paling utama.
“Tinggalkan lah pertimbangan politik dalam menunjuk orang sebagai kepala PU, Kalau benar bupati itu ingin membangun. Tapi kalau ingin sekedar metafora atau sekedar euforia saja, silahkan tunjuk pejabat asal-asalan,” tegas Ikhsan.
Untuk itu, katanya, orang di PU itu harus orang yang benar-benar berlatar belakang ke-PU-an. “Kumpulkan lagi sarjana-sarjana teknik sipil itu ke PU. Biarkan mereka berkompetisi di dalam. Letakkan mereka sesuai dengan pangkat dan golongan PNS-nya masing-masing.
Kata Ikhsan mengakhiri keterangannya, bupati jangan mau diintervensi atau “dipaksa” oleh pihak manapun dalam menunjuk seseorang apalagi pejabat yang bukan bidang ilmunya serta belum matang secara pengalaman dan kepangkatan.
“Jangan dipaksakan hanya karena dia punya koneksi politik. Atau bupati diintervensi pihak dari luar. Jangan sampai, rusak nanti. Akhirnya, nanti kalau bupati tidak menempatkan orang secara profesional dan proporsional, dia sendiri yang repot dibuatnya. Bisa berimplikasi pada citra politik yang buruk,” tutup Muhammad Ikhsan. (naz)
