khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Bupati H M Adil Pimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Kecamatan Rangsang Bersama Forkopimda dan OPD Terkait
SELATPANJANG (Khabarmetro.com) – Pemkab Meranti dalam hal ini Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH, didampingi Kapolres AKBP Eko Wimpiyanto, menggelar Rakor mendadak bersama Forkopimda dan Satgas Covid-19. Rakor ini untuk merumuskan kebijakan cepat terkait penanganan Covid-19 di Kepulauan Meranti, khususnya di Desa Tj Samak, Kecamatan Rangsang, Rakor bertempat diruang Melati, Kantor Bupati, Minggu (16/5/2021) sore.
Seperti dusampaikan Bupati Kepulauan Meranti, H M Adil, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu mengeluarkan kebijakan strategis dalam mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran Virus Covid-19 diwilayah Kepulauan Meranti yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi diwilayah Kecamatan Rangsang, tepatnya di Dusun I/RW I, Desa Tanjung Samak dimana berdasarkan hasil Rapid Antigen yang dilakukan Tim Gugus Tugas kepada warga bergejala sebanyak 40 orang dinyatakan reaktif.
Dalam Rakor tersebut terungkap, peningkatan kasus bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Rangsang tapi juga terjadi di Kecamatan Merbau tepatnya disekitar wilayah operasional PT EMP Malacca Strait SA di Desa Teluk Belitung. Dimana dari keterangan pihak perusahaan sebanyak 47 orang terkonfirmasi Positif Covid-19, dan telah dilakukan Isolasi serta perawatan oleh dokter perusahan sementara sebagiannya lagi harus dirujuk ke Pekanbaru. Peningkatan kasus positif tersebut kuat dugaan dipicu oleh aktifitas perusahaan yang banyak menggunakan pekerja yang berasal dari luar daerah.
Dengan begitu dapat disimpulkan kedua Desa yang ada di Kepulauan Meranti tersebut berada dalam Zona Merah.
Kondisi ini tentunya sangat menghawatirkan sebab jika terlambat bukan tak mungkin kasus Positif Covid-19 akan terus bertambah, jadi untuk melindungi masyarakat Meranti dari penyebaran tersebut perlu dikeluarkan kebijakan strategis yang cepat, tepat, terukur serta terkoordinasi dengan baik mulai dari tingkat Dusun, Desa, Kecamatan hingga Kabupaten yang terkoneksi dengan semua unsur Gugus Tugas Covid-19. Baik itu masalah perawatan pasien, mobilisasi pasien, penyediaan alat Rapid Antigen, hingga penganggaran dan lainnya.
Hal inilah yang mendasari Bupati Kepulauan Meranti H M Adil, menggelar Rakor bersama Forkopimda, OPD terkait dan dihadiri juga oleh pihak perusahaan PT EMP.
Selajutnya setelah mendengaran berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh Kapolres dan OPD terkait, pihak Perusahaan PT EMP termasuk juga juru bicara Covid-19 Meranti, dihasilkan beberapa kebijakan dan keputusan strategis untuk dilaksanakan segera yang secara rinci. Yakni, keselamatan manusia adalah hukum tertinggi, perlu koordinasi yang lebih intensif lagi yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas mulai dari Desa hingga Kabupaten.
Selanjutnya, perlu pembentukan Posko Gugus Tugas Covid-19 mulai dari Dusun, Desa hingga Kabupaten, refocusing anggaran penanganan Covid-19 akan dibahas khusus dengan OPD terkait, hal ini diperlukan agar ketika dana dibutuhkan bisa langsung dipergunakan, sampel Swab harus dikirim segera agar hasil cepat keluar untuk itu akan digunakan Speedboat cepat pembawa Sampel, penempatan Ambulance tambahan di Sungai Tohor dan penyeberangan Sedulur untuk membawa pasien Positif Covid-19.
Salain itu juga akan dilakukan tindakan tegas oleh Kepolisian kepada pasien terkonfirmasi positif yang memaksa pulang, PPMK diwilayah Desa Tj Samak akan ditambah hingga 31 Mei 2021 mendatang, perlu penambahan ruang Isolasi yang lebih banyak sambil menunggu hasil Swab pasien reaktif keluar, akan dilakukan pengawasan Intensif oleh Tim Gugus Tugas kepada pasien reaktif agar tidak melakukan mobilitas yang berpotensi menyebarkan Virus Covid-19, perlu penambahan Stock Rapid Antigen yang di Standbye kan di RSUD Meranti.
Untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 diwilayah Operasional PT EMP, Bupati H M Adil bersama Kapolres AKBP Eko Wimpiyanto, menyarankan agar aktifitas operasional PT EMP yang memperkerjakan karyawan dari luar daerah dihentikan untuk sementara waktu hingga kondisi membaik. (rls/rn)
