khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Bangkinang Kota (khabarmetro.com) – Menindak lanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diwilayah yang masuk level 3. Maka Kampar juga ikut mengindahkan intruksi Kemendagri tersebut.
Untuk diketahui, selain Kota Pekanbaru, Inhu, Kuansing, Meranti dan Kota Dumai. Kabupaten Kampar juga termasuk daerah level 3 di Provinsi Riau. Untuk itu berbagai larangan dan pembatasan kegiatan sementara dilaksankan sesuai dengan protokol kesehatan.
Dalam hal ini juga termasuk didalamnya apel yang dilaksanalan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, baik apel gabungan setiap awal bulan, apel Senin setiap kantor maupun apel pagi sore yang dilaksanakan setiap OPD.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto, SH MH yang diwakili Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Syamsul Bahri saat memimpin Apel Gabungan terakhir dalam memasuki level 3 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kampar, Senin (7/3/2022).
Hadir peserta apel para Asisten, Staf Ahli, para kepala OPD, Kabag, Kabid, Kasi, Kasubag, serta para staf, baik ASN, THL maupun TKA dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar.
Syamsul juga menjelaskan, bahwa sampai saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Kampar vaksin dosis pertama sudah mencapai 85%, akan tetapi vaksin kedua masih dibawah 60% serta dosis ketiga boster masih 4%. Hal ini terlihat dari masih lemahnya 14 kecamatan di Kabupaten Kampar dibawah 60%.
Untuk itu, Syamsul Bahri menghimbau agar masyarakat berpatirsipasi dalam melakukan vaksinasi tersebut guna mendukung kebijakan pemerintah.
Sementara itu disisi lain, dalam mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kalaksa BPBD Kampar, Pemerintah Kabupaten Kampar saat ini membuka dan melaksanakan Asesmen Kompetensi Seleksi Jabatan Pratama.
“Saat ini juga termasuk akhir truwulan ke satu, dimana posisi sedang dilakukan audit oleh BPK Perwakilan Riau. Untuk itu kepada Pengguna Anggaran, PPK, Kuasa, Bendagara, Pejabat Pengelola Keuangan lainnya diminta prokatif dalam memberikan data dan informasi yang diminta BPK guna percepatan administrasi agar WTP tetap terus dapat dipertahankan,” ujar Syamsul. (her).
