khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
internet
BANGKINANG (Khabarmetro.com)-– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyorot ada puluhan kenderaan dinas yang dikuasai oleh pihak lain. Sorotan itu disampaikan dalam Pandangan Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2020, Senin, 7 Juni 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kampar.
Pandangan Fraksi PKS tersebut dibacakan oleh Safrizal.
PKS meminta bupati dalam hal ini Kepala Satpol PP untuk mengambil langkah kongkrit.
Di tempat terpisah, Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), Edward menyebut, yang bertanggungjawab menjaga dan menggunakan kenderaan dinas ialah kepala dinas atau kepala badan.
Sebab, kata Edward, kepala dinas maupun kepala badan selain sebagai pengguna anggaran juga sebagai pengguna barang. Adapun BPKAD sebutnya, hanya bersifat sebagai meng-kompilasi data kenderaan dinas. Setiap tindakan yang akan diambil pihaknya berdasarkan pengaduan atau permintaan dari kepala dinas ataupun kepala badan.
Selain itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mendorong pemerintah daerah untuk membayarkan uang lelah petugas posko isolasi Stanum yang belum dibayarkan begitu juga honor-honor yang lainnya.
Lebih jauh, PKS juga mensinyalir pengelolaan dana belanja tak terduga belum tertib termasuk terdapat sisa tambah uang 2,5 miliar yang belum disetor ke kas daerah.
“Pengelolaan dana belanja tidak terduga belum tertib dan terdapat sisa tambah uang belum disetor ke kas daerah senilai Rp 2.500.211.900.00,- serta potongan pajak belum disetor senilai Rp 425.209.433.00,-. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong Pemda Kampar untuk segera menindaklanjutinya,” tutur Safrizal. (nn)
