Kamis , 15 April 2021

Buntut Pumutusan Jaringan Listrik Kantor Bupati, Pemda Kampar Segel Kantor ULP PLN Bangkinang

Hambali Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menyegel Bangunan Gedung ULP PLN Bangkinang.

 

BANGKINANG,(Khabarmetro.com)– Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menyegel Kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Bangkinang yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bangkinang Kota, Jumat (26/2/2021).

Hambali selaku Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bersama beberapa orang bawahannya turun langsung ke kantor ULP PLN Bangkinang guna melakukan penyegelan. Hambali menyebut, hal ini dia lakukan untuk menegakkan aturan berkenaan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum dipenuhi pihak ULP Bangkinang.

Masih menurut Hambali, saat ini ULP PLN Bangkinang sedang melakukan rehab kantor. Kata Hambali rehab kantor atau gedung yang saat ini sedang dikerjakan diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan atau Kegiatan Bidang Lingkungan.

Selain itu Hambali juga menyebut telah terjadi pelanggaran Perda Kampar No. 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. “Juga telah melanggar Peraturan Bupati (Perbub) Kampar No. 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” ungkap Hambali saat ditemui di Kantor ULP PLN Bangkinang.

Manajer ULP PLN Bangkinang, Endryez Prathama menjelaskan Duduk Persoalan Pemutusan Sementara Jaringan Listrik di Kantor-Kantor Instansi Milik Pemda Kampar

 

Terkait penyegalan ini, Hambali tidak menampik sebagai buntut dari telah diputusnya jaringan listrik Balai Bupati Kampar dan sejumlah kantor instansi Pemda lainnya oleh PLN beberapa hari lalu.

Kantor-kantor milik Pemda Kampar yang sempat diputuskan aliran listriknya oleh PLN sejak Senin (22/2/2021) sampai Rabu (24/2/2021) adalah kantor bupati, rumah dinas bupati, balai bupati, kantor PMI, Kantor KIR Perhubungan di Salo, Dinas Koperasi UKM, gedung Pramuka, rumah dinas wakil bupati. gedung LPTQ, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Perternakan serta rumah dinas Pemda Kampar yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bangkinang Kota.

Namun, sampai Rabu (24/2/2021) sore lampu di instansi-instansi tersebut telah disambungkan kembali aliran listriknya oleh PLN karena sudah dilakukan pembayaran oleh Pemda Kampar.

“Tapi ini (penyegelan) memang bagian dari penegakan peraturan daerah. Bukan aksi “balas dendam”. Sebab aturan ya, aturan, harus ditegakkan,” ujar Hambali.

Soal tunggakan tagihan listrik Hambali mengatakan pihak Pemda pasti akan berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Diketahui, Pemda Kampar telah melakukan pembayaran tunggakan tagihan meterisasi senilai Rp860 juta lebih sampai Rabu sore yang sempat diputus. Sehingga listrik segera disambung kembali pada Rabu (24/2/2021) sore di instansi-instansi tersebut.

Sekretaris Sat Pol PP, Agustar, menegaskan, objek penyegelan ini hanya pada pembangunan gedung kantor PLN, bukan pada aktivitas pelayanan listrik kepada masyarakat.

Manajer ULP PLN Bangkinang, Endryez Prathama, menjelaskan penyegelan terkait IMB. Katanya, pihak PLN hingga saat ini sudah mengajukan perizinan ke DMP PTSP sejak satu minggu yang lalu.

“Setahu saya perizinan sudah diurus sejak seminggu yang lalu. Memang sampai saat ini memang belum keluar,” ujar Endryez.

Endryez menyayangkan tidak adanya surat peringatan dari DPM PTSP. Seharusnya, kata dia, pemda memberikan surat teguran tertulis sebelum melakukan penyegelan.

Soal tunggakan Pemda Kampar, Dikatakan Endryez, tunggakan listrik meterisasi Pemda Kampar telah terjadi selama 2 bulan, Januari dan Februari 2021. Sedangakan tunggakan listrik nonmeterisasi telah menunggak sejak Juli 2020 lalu.

Dia juga menegaskan ke depan ini, pihaknya siap untuk membangun komunikasi yang baik dengan pemda, sehingga dapat satu visi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait adanya penyegelan pembangunan gedung ULP PLN Bangkinang, Endryez memastikan tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (naz)

Check Also

Pemerintah Diminta Subsidi Ongkos Naik Haji 2021

Diperkirakan Akan Jadi Rp. 44 Juta   PEKANBARU (Khabarmetro.com) – Ongkos Naik Haji 2021 (Biaya …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *