khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
PEKANBARU, (Khabarmetro.com)– Gelar Rapat Koordinasi (Rakornas) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2021 bersama Gubernur dan Pejabat tinggi negara, Senin (22/2) di Istana, Presiden RI, Joko Widodo teringat saat berkunjung dibeberapa daerah yang harus turun di daerah tetangga karena kabut asap.
Yaitu, saat saat berkunjung ke Pekanbaru, Provinsi Riau yang terpaksa turun di Padang, Sumatera Barat. Setelah itu ke Kalimantan yang juga terpaksa turun di Kalimantan Selatan dan melalui jalur darat selama lebih kurang 4 jam perjalanan. Untuk itu ia berharap hal ini jangan sampai terulang kembali dan harus bisa di cegah dari dini.
“Saya masih ingat kejadian itu tahun 2015 lalu, yaitu saya mau ke Pekanbaru, Provinsi Riau karena asap saya harus turun di Padang.
Begitu juga di Kalimantan saya harus turun di Kalimantan Selatan dan melalui jalur darat mencapai 4 Jam. Makanya saya saya ingatkan jangan sampai terjadi lagi kejadian ini,” tegasnya.
Dalam rapat saat ini jelasnya, ia hanya ingin mengingatkan, terutama pada pejabat-pejabat baru di bernagai daerah. Meski saat ini beberapa daerah menghadapai bencana banjir maupun longsor. Namun Antisipasi untuk ancaman Karhutla tidak boleh kendor.
Seluruh pejabat terkait di daerah, harus terus meningkatkan sinergitas terkait penganan Karhutla ini. Dimana sinergitas ini tidak hanya koordinasi tapi juga sinergitas eksekusi dilapangan yang lebih maksimal.
Setiap tahun mulai dari tahun 2015 lalu, setiap ada kebakaran hutan selalu mengadakan pertemuan seperti saat ini. Tujuannya, agar untuk mengingatkan agar jangan sampai terjadi lagi Karhutla.
“Untuk itu, kepada Pangdam, Kapolda, Polres sampai Dandim, agar bisa terus meningkatkan sinergitas di daerah masing. Terutama bagi pejabat barunya untuk terus melakukan koordinasi,” katanya.
Lebih jauh kata Jokowi, pada tahun 2016 lalu sudah ada kesepakatan bersama terkait Karhutla ini. Untuk itu ia meminta jangan sampai melanggar aturan main yang telah disepakati bersama itu.
Sesuai laporan BMKG, puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus depan. Dimana masa transisi masuk musim kemarau berada pada bulam Mei ke April depan. Namun di Sumatera dari awal Januari lalu sudah maulai banyak laporan kejadian Karhutla dan ini juga harus menjadi pertimbangan untuk bergerak cepat.
“Mulai saat ini terus bergerak dan siapkan seluruh persiapan baik ditingkat organisasi maupun tim lainya. Sehingga ketika sudah masuk musim panas kita sudah siap menghadapai dan mencegah terjadi Karhutla,” katanya.
Jokowi, mengapresiasi atas kebijakan Riau telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, karena ini sangat bagus, siap-siap dari dini untuk antisipasi pencegahan. Artinya Gubernur Riau sudah mempersiapkan dari dini untuk pencegahan.
“Ini sangat bagus, siap-siap dan terus waspada dan jangan sampai nanti administrasi dan payung hukumnya belum siap, kebakarannya membesar. Mau melakukan sesuatu tidak ada payung hukumnya,” ujarnya.
Lebih Jauh, Jokowi menyampaikan,
Dalam pencegahan Karhutla ini, ada beberapa yang hsl yan harus di perhatikan, Pertama, prioritaskan pencegahan jangan sampai terlambat, karena kalau sudah terlambat terlambat sudah silit seduai pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, manajemen dilapangan yang harus akurat dalam segi apapun, baik monitoring mau penindakan titik apai sekecil apapun yang harus segera ditangani.
Kedua, Infrastruktur monitoring harus terukur sampai tingkat bawah, yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang harus update setiap saat. Seperti Apilkasi Dasbor yang dimiliki Riau yanf bisa memantaunsampaintingkat bawa,” tuturnya.
Ketiga, meningkatkan pengawasan pengelolaan hutan, karena seduai pengalaman sebelumnya kejadian Karhutla ini disebabkan ulah manusia. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. “Untuk itu harus sip dan teliti sebaik mungkin,” tegasnya.
Keempat, penataan ekosistem gambut dikawasan lahan gambut, yang air di permukaannya harus terjaga. Yaitu dengam memperbanyak embung, kanal, sumur bor atau lainya yang bisa menjad persediaan untuk lahan gambut agar tetap basah. Kelima jangan biarkan api membesar dan jangan terlambat, karena kalau sudah sulit besar untuk di tangani.
Yang keenam atau terakhir, kata Jokowi, penegakan langkah hukum yang tegas dan tidak kenal kompromi. Baik ditingkat konsesi koperasi maupun milik perusahaan yang harus ditindak tegas.
“Dan saya rasa penegak hukum semua sudah tau apa yang harus dilakukan dan harus membuat pelaku Karhutla menjadi jera. Mudah-mudahan dengam memperhatikan semua ini kita bebas Karhutla dalam menghadapi musim kemarau kedepan,” tutupnya. (dre)
