khabarmetro.com SELALU ADA KABAR BARU
Related Articles
Capres Golkar Sudah Diumumkan Sejak Munas Tahun 2019
Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto (kanan) disambut Ketua DPD I Golkar Riau H Syamsuar saat tiba di Pekanbaru.
PEKANBARU (Khabarmetro.com) —Ketua DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, bahwa partainya ingin konsisten memberi kedaulatan tetap di tangan rakyat. Ini menyangkut soal sistem pemilu yang proporsional tertutup atau terbuka.
Ia mengaku, saat ini, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang tetap memberikan kedaulatan kepada rakyat, melalui proporsional terbuka.
Menurut Ketum Golkar, ada upaya dari sejumlah pihak untuk mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai melalui sistem proporsional tertutup. Upaya ini dilakukan melalui gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Golkar sendiri, kata dia, telah menginisiasi pernyataan sikap penolakan sistem proporsional tertutup yang dilakukan delapan partai awal tahun ini.
“Jangan lupa Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menangani berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru, bahkan di era reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin menjaga demokrasi,” tegas Airlangga, saat membuka Rakornis PP Golkar Wilayah Sumatera 1 di Hotel Labersa, Riau, Sabtu (21/1/2023).
Wilayah Sumatera 1 ini terdiri dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Seluruh Ketua DPD I dan DPD II serta para fungsioaris Golkar hadir pada rakornis tersebut.
Menyangkut soal calon presiden Golkar, Airlangga menegaskan, untuk urusan capres dari Golkar sudah final, karena Munas menjadi keputusan tertinggi partai berlambang pohon beringin.
Dikatakannya, partainya sudah mengumumkan nama calon presiden untuk Pemilu 2024 secara resmi. Bahkan, menurutnya, pengumuman capres dari Golkar sudah diumumkan sejak pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) partai berlambang pohon beringin.
“(Soal nama capres) Kalau Golkar, waktu Munas juga sudah resmi,” tegas Airlangga.
Diketahui, Munas 2019 Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) hingga rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar setelah Munas 2019.
Lebih jauh soal sistem pemilu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku, mayoritas partai sudah sepakat tidak mengubah Undang-Undang tentang Pemilu tahun ini. Hal ini dilakukan agar tetap menjaga regulasi yang digunakan sebagai dasar Pemilu 2024 tetap sama dan tak diubah tiap tahun.
“Jadi kita sudah ada komitmen antarpartai politik tidak setiap tahun, aturan pemilu diubah-ubah. Jadi tentu ini kita harus dijalankan secara konsisten apalagi kalau istilah di sepak bola peluit sudah diberikan,” tegasnya.
Sebelumnya, delapan partai yang duduk di Parlemen Senayan, kecuali PDIP menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Saat ini, beberapa pihak tengah mengajukan gugatan uji materi terkait sistem proporsional terbuka ini ke MK. Kader PDIP menjadi salah satu pihak yang mengajukan gugatan sistem proporsional terbuka dalam pemilu. (Km1/rls)
